Mitraguruterbimbing.com Ketika individu atau kolompok berkontribusi dan berprestasi dalam bidang lingkungan hidup, pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup.

Penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup ini, antara lain Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata. Ketiganya memiliki persamaan, yakni diberikan kepada individu atau kelompok sebagai apresiasi terhadap capaian bidang lingkungan hidup pada kategori masing-masing.

Akan tetapi, ketika penghargaan tersebut memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Berikut ini adalah penjelasan mengenai Kalpataru, Adipura dan Adiwiyata.

Kalpataru

Kalpataru merupakan kata serapan dari bahasa Sansekerta yang berarti pohon kehidupan (Kalpavriksha) – kalpa = kehidupan, dan taru = pohon. Artinya, Kalpataru memiliki makna sebagai pohon kehidupan yang menjadi cerminan tata lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang.

istilah ini digunakan untuk menyebut penghargaan yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup.

Penghargaan lingkungan hidup Kalpataru telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sejak tahun 1980 melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Lambang Kalpataru diadopsi dari relief pada dinding Candi Mendut dan Candi Prambanan yang merefleksikan harmonisasi antara hutan, tanah, air, udara dan makhluk hidup.

setkab.go.id

A. Kategori Kalpataru

Penghargaan Kalpataru dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

• Perintis Lingkungan

Penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada warga masyarakat, bukan pegawai negeri atau tokoh organisasi formal yang sukses merintis pengembangan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara menonjol / luar biasa. Syaratnya, kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang baru dan belum pernah dilakukan di kawasan / daerah setempat.

• Pengabdi Lingkungan

Penghargaan lingkungan yang diberikan kepada petugas lapangan, seperti Penyuluh Lapangan Penghijauan, Petugas Penyuluh Lapangan, Petugas Lapangan Kesehatan, Jagawana, Penjaga Pintu Air, dan sebagainya, serta pegawai negeri (termasuk PNS, TNI, Polri, PPLH, PPNS, Guru) atas pengabdiannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang melampaui kewajiban dan tugas pokok profesinya dalam jangka panjang.

• Penyelamat Lingkungan

Penghargaan lingkungan yang diberikan kepada kelompok masyarakat informal maupun formal yang telah berhasil melakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup atau telah melakukan penyelamatan dengan mencegah pencemaran.

Kelompok masyarakat informal, meliputi kelompok masyarakat adat, kelompok tani, kelompok masyarakat desa, komunitas adat, rukun warga, paguyuban, karangtaruna, dan lain-lain. Sedangkan, kelompok masyarakat formal, yaitu lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, koperasi, asosiasi profesi, organisasi kepemudaan, dan lain-lain

• Pembina Lingkungan

Penghargaan yang diberikan kepada pejabat, pengusaha, peneliti, atau tokoh masyarakat yang berhasil atau teleh memprakarsai pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta memberikan pengaruh terhadap kesadaran lingkungan dan peran masyarakat untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Selain itu, penghargaan ini juga diberikan atas keberhasilan dalam penemuan teknologi baru ramah lingkungan bagi pejabat, pendidik, budayawan, seniman, wartawan, peneliti, pengusaha, manager, tokoh lembaga swadaya masyakat, tokoh agama, dan lain-lain.

B. Syarat Penerima Kalpataru

Untuk dapat menerima Kalpataru terdapat persyaratan umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kegiatan yang dilakukan atas prakarsa atau inisiatif sendiri
2. Telah menunjukkan dampak positif pada pelestarian lingkungan hidup
3. Berdampak membangkitkan kesadaran masyarakat sekitarnya
4. Minimal telah dilakukan selama 5 tahun dan telah ditiru oleh orang atau kelompok lain

Calon nominasi penerima Kalpataru dapat diusulkan oleh perorangan atau kelompok. Misalnya pers, organisasi swadaya masyarakat, institusi pemerintah, pejabat, swasta, dan masyarakat luas.

Selanjutnya, usulan akan melalui mekanisme Dewan Pertimbangan yang bersifat otoritas independen. Kemudian diteruskan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan diputuskan kepada siapa penghargaan Kalpataru diberikan.

Adipura

Adipura adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk kota-kota di Indonesia yang berhasil dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Google Images

Program Adipura dilaksanakan setiap tahun dan telah dimulai sejak tahun 1986. Akan tetapi, program ini terhenti pada tahun 1998. Kemudian kembali dilanjutkan mulai tahun 2002 dan fokus mendorong kota-kota di Indonesia menjadi “kota bersih dan teduh”.

Istilah “kota” yang dimaksud bukan saja kota otonom, melainkan termasuk bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki karakteristik daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu.

A. Kategori Adipura

Penghargaan Adipura dibagi menjadi 4 kategori, antara lain:

• Kota metropolitan, yaitu kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa
• Kota besar, yaitu kota dengan jumlah penduduk antara 500.001-1.000.000 jiwa
• Kota sedang, yaitu kota dengan jumlah penduduk antara 100.001-500.000 jiwa
• Kota kecil, yaitu kota dengan jumlah penduduk kurang dari 100.000 jiwa

B. Komponen Utama Penilaian Adipura

Untuk memperoleh salah satu penghargaan lingkungan hidup ini, terdapat parmeter penilaian utama sebagai berikut:

• Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai lokasi penimbunan dan pengolaan limbah sampah merupakan poin terpenting sebagai pertimbangan Adipura
• Kondisi fasilitas publik, seperti pasar, terminal, jalan, fasilitas kesehatan dan taman
• Kondisi sungai dan saluran air yang bersih dan bebas dari sampah
• Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang rapi dan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat

Pemberian penghargaan Adipura diharapkan dapat menyelesaikan berbagai isu lingkungan hidup, seperti pemanfaatan ekonomi dari pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adiwiyata

Adiwiyata atau Green School merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan Adiwiyata adalah wadah yang baik dan ideal bagi ilmu pengetahuan, norma dan estetika yang menjadi dasar manusia menuju kesejahteraan hidup demi pembangunan berkelanjutan.

A. Sejarah Adiwiyata

Sebelum Adiwiyata menjadi program nasional, telah ada beberapa program lain sebagai berikut:

• Tahun 1975 – Pada tahun tersebut sejarah awal pendidikan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dan diselenggarakan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Jakarta
• Tahun 1977 – Saat itu, Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup membentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Selanjutnya, pendidikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga mulai dikembangkan. Pada tahun ini rintisan Garis-garis Besar Program Pengajaran Lingkungan Hidup dicoba di 15 Sekolah Dasar di Jakarta.
• Tahun 1984 – Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departeman Pendidikan Nasional (Ditjen Dikdasmen Depdiknas), pada tahun tersebut menetapkan bahwa materi tentang kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dimasukkan dalam kurikulum tahun 1984 pada tingkat menengah umum dan kejuruan.
• Tahun 1989 – Pada tahun tersebut hingga tahun 2007, Ditjen Dikdasmen Depdiknas, melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) melaksanakan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Proyek PKLH ini berhasil mengembangkan Sekolah Berbudaya Lingkungan di 470 sekolah, 4 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan 2 Pusat Pengembangan Penataran Guru (P3G).
• Tahun 1996 – Pada tahun tersebut, Pengembangan Lingkungan Hidup telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sehingga terbentuklah Jaringan Pendidikan Lingkungan yang memberi perhatian terhadap Pendidikan Lingkungan Hidup. Pada tahun 1996 ini juga disepakati kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Hingga tahun 2010, tercatat 150 anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup.
• Tahun 1998 hingga tahun 2000 Proyek Swiss Contact yang berpusat di VEDC (Vocational Education Development Center) Malang mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui 6 PPPG lingkup Kejuruan dengan melakukan pengembangan materi ajar PLH dan pelatihan lingkungan hidup bagi pengajar Sekolah Menengah Kejuruan termasuk guru SD, SMP, dan SMA.
• Tahun 2003 – Pada tahun tersebut, Pendidikan Lingkungan Hidup di dikembangkan di 120 sekolah hingga tahun 2010, jumlah PSL yang menjadi Anggota Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi 101 PSL.
• Tahun 2005 – Pada tahun tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Pendidikan Nasional sepakat dalam kerjasama Pendidikan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pada tahun 2006 dilakukan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Awalnya, program ini menetapkan 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai model dengan mengedepankan prinsip partisipatif yang melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang peduli terhadap lingkungan hidup, serta pihak sekolah terkait.
• Tahun 2006 – Pada tahun tersebut, sekolah Adiwiyata berkembang dengan jumlah peminat dan inisiator yang bertambah drastis. Sejak tahun 2006 sampai 2011 partisipan program Adiwiyata mencapai 1.351 sekolah dari 251.415 sekolah (SD, SMP, SMA, SMK). Saat itu, pemberian penghargaan Adiwitara telah diberikan kepada Adiwiyata Mandiri : 56 sekolah, Adiwiyata: 113 sekolah, calon Adiwiyata 103 sekolah, atau total yang mendapat penghargaan Adiwiyata mencapai 272 Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK).
• Tahun 2009 – Pada tahun tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

• B. Komponen Adiwiyata

  Tujuan program Adiwiyata dapat ditercapai apabila 4 komponen berikut ini terpenuhi, yaitu:

  • Kebijakan Berwawasan Lingkungan
  • Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan
  • Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif
  • Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

  C. Manfaat Program Adiwiyata

  Program Adiwiyata menghasilkan sekolah yang nyaman, aman dan harmonis untuk kebutuhan belajar pesera didik. Secara tidak langsung, peserta didik akan menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan, sekaligus memiliki pengetahuan mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

  Berikut ini adalah beberapa manfaat Adiwiyata, antara lain:

  • Mendukung pencapaian standar kompetensi dasar dan standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah.
  • Meningkatkan efesiensi dana operasional sekolah dan melakukan penghematan konsumsi berbagai sumber daya dan energi.
  • Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif.
  • Menjadi tempat pembelajaran nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  • Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meIalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.

  Referensi: berbagai sumber